HMI, Politik dan Intelektualisme

Sejak berdiri pada tahun 1947, HMI melewati lima zaman yang watak dan tantangannya berbeda dan sudah terkristal dalam citra, budaya, network, dan sistem HMI seperti sekarang ini. walaupun melewati zaman itu, normal, dan krisis cita-cita HMI ternyata tetap seperti ketika ia lahir yaitu :

1.      Mempertahankan proklamasi kemerdekaan NKRI

2.      Menegakkan syiar islam sebagai rahmatan lilalamin

Dengan cita-cita itu, panglima besar jenderal sudirman pernah mengatakan HMI bukan saja berarti Himpunan Mahasiswa Islam tetapi juga sebagai Harapan Masyarakat Indonesia. Cita-cita itu dirumuskan dalam tujuan HMI yang berlaku hingga sekarang yaitu “terbinanya insan akademis pencipta, pengabdi yang bernafaskan islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang dirdhoi allah SWT”.

Secara sederhana, ada lima zaman yang menggambarkan HMI telah melewati banyak tantangan yaitu : a. Era Kemerdekaan, b. Era Demokrasi Perlementer, c. Era Demokrasi Terpimpin, d. Era Demokrasi Pancasila, e. Era Reformasi. Tiap sejarah memiliki karakteristiknya masing-masing. Pada era kemerdekaan (1945-1951), HMI menyatu dengan rakyat untuk membela mati-matian kemerdekaan negara yang baru saja di proklamirkan, tekad “merdeka atau mati” dikumandangkan HMI. Sampai saat ini semboyan itu tidak lah lapuk dan masih sering bermanfaat secara politik.

Di era ini lah HMI didirikan mahasiswa yang bernama Lafran Pane dan teman-temanya. Sampai akhir hayat menjadikan perguruan tinggi sebagi orientasi hidupnya. Baginya, HMI haruslah menjadi “perguruan tinggi Ke-dua” untuk anggotanya. Bila di perguruan tinggi anggotanya memproleh ilmu pengetahuan tambahan maka di HMI anggotanya mendapatkan nilai tambah tentang kepemimpinan, menjadi pemimpin. Bila ilmu pengetahuan membuat manusia paham akan nilai-nilai kebenaran sehingga mampu membedakan yang mana benar dan yang salah. Pemimpin yang bertanggungjawab menegakkan kebenaran (ma’ruf) dan mencegah kesalahan (munkar). Karena itu menurut kanda Lafran Pane pengurus HMI yang tidak becus mengurus kadernisasi anggota menjadi pemimpin, ia tidak paham untuk apa HMI di dirikan.

Pada era demokarasi perlementer (1951-1959), ditandai dengan kembalinya indonesia menjadi RI setelah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Partai-partai politik mulai melirik HMI sebagai basis untuk mendukung partai mereka. Jati diri semenjak HMI berdiri adalah independen terhadap partai manapun, yang dibela HMI adalah kepentingan rakyat bukan kepentingan partai. HMI terhadap kepentingan rakyat dalam hal keadilan dan kesejahteraan rakyat, HMI tidak Independen, HMI secara sadar memerangi penyebab penderitaan rakyat, secara sadar memihak kepada cita-cita yang luhur yaitu kebenaran. Watak yang seperti inilah yang disebut dengan independensi HMI, tetapi memihak kepada perjuangan kebenaran, mewujudkan rakyat adil-sejahtera.

Pada era demokrasi terpimpin, (1959-1966), sejak dekrit presiden soekarno 5 juli 1959, indonesia kembali kepada UUD 1945, indonesia pernah mengalami UUD 1949 RIS dan UUD sementara tahun 1950 yang berlaku sampai tahun 1959. Setelah dekrit kekuatan politik indonesia berubah, bila di era demokrasi perlementer masih ada empat partai besar yaitu masyumi, PNI, NU, dan PKI. Pada demokrsai terpimpin, ketika masyumi dan PSI dibubarkan 1961, tinggal tiga kekuatan besar yakni PNI, PKI, dan NU, partai-partai islam lainnya sebagai partai kecil. Yang menarik adalah muncul kekuatan non-politik baru yaitu kelompok militer, terutama TNI-AD yang datang sebagai “penyeimbang politik” terutama terhadap PKI. Pada masa ini lah HMI memasuki era krisis, ketika PKI dan para pendukungnya seperti CGMI berusaha membubarkan HMI. Yel-yel seperti “bila tidak bisa bubarkan HMI pakai sarung saja” menjadi tema utama PKI kepada pendudungnya. Tidak dapat dibayangkan yang terjadi ketika HMI pada saat itu di bubarkan dan PKI menguasai total negara, perlawanan HMI kepada PKI dan kekuasaan yang monolit ternyata menarik simpati banyak pihak. Termasuk pimpinan TNI-AD melalui alumni dan kader-kadernya seperti Dahlan Ranuwiraharjo, Sulastomo, Ekki Syahruddin, Fahmi Idris, Abdul Gafur berhasil menyakinkan TNI-AD sehingga Kepala Staf AD pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani, saat itu sampai mengeluarkan pernyataan yang sangat historik bagi HMI “siapa saja yang berani bubarkan HMI langkahi mayat saya terlebih dahulu” inilah awal hubungan baik antara HMI dan TNI yang berlanjut ketika Orde Baru mengambil alih kekuasaan.

Era demokrasi pancasila (1966-1998), ditandai dengan jatunya presiden soekarno dan munculnya presiden Soeharto yang mengubah lagi era politik nasional. Di era ini setelah 1971 tinggal tiga partai politik yang resmi diakui yaitu Golkar, PPP, dan PDIP. Pengamat politik menyatakan sebenarnya tidak ada partai politik karena tidak mirip dengan partai politik di era perlementer hingga sekarang. Di era inilah banyak alunmi HMI yang ikut kekuasaan dalam DPR/D, birokrasi dan perguruan tinggi, juga terlihat ada yang merintis pada dunia intelektual, profesiona dan wirausaha tidak sedikit pula yang terus mengembara menjadi perlemen jalanan atau bahkan pengangguran. Wilayah kerja yang luas ini oleh alumni HMI mengkin saja terbentuk akibat watak independen.

Era Reformasi (1998- sekarang), adalah era kebebasan baru yang juga dinikmati oleh HMI. Dibawah kepemimpinan BJ, Habibie HMI melalukan kongres dengan memanfaatkan momentum dengan hasil kembalinya asas Islam sebagai dasar organisasi setelah 13 tahun berasaskan pancasila pada Kongres 1986 di padang. Pada era ini, makin banyak kader HMI tahun 60-an, 70-an, bahkan 80-an terlihat ikut memimpin negara diantaranya M. Yusuf Kalla, Akbar Tandjung, Bachtiar Hamzah, MS Kaban, Hidayat Nur Wahid, Amien Rais yang dikenal sebagai tokoh dan alumni HMI. Tidak sedikit pula yang mengaku sebagai alumni HMI sesuatu yang membanggakan bagi HMI.

Berbeda dengan era sebelumnya, tantangan HMI di era Reformasi terbilang sangat kompleks. Ada tiga yang menjadi tantangan pokok HMI era Reformasi sampai sekarang : (1) Independensi (2) Kadernisasi (3) Konstekstualisme Visi. Yang pertama, masalah independensi HMI, bagi HMI Independensi adalah karakter organisasi. Dalam konteks politik independensi diartikan sebagai “menjaga jarak” sama dengan kekuatan politik yang ada, dalam arti dinamisnya independensi “begitu kekuatan politik berubah” maka HMI juga berubah ketika ingin menjaga symmetrical position-nya kalau tidak maka HMI tidak independen lagi. Benarkah demikian ? impelementasinya sederhananya adalah pengurus HMI tidak boleh menyatakan dukungan ke partai politik atau pemerintah, ketika mendukung biasanya ada kelompok yang ada dalam HMI yang menolaknya. Mendukung ataupun menolak sesuatu yang melibatkan HMI adalah melawan perinsip Independensi. Ini lah konflik persolan tafsir independensi HMI. Tidak sedikit kasus di PB HMI, BADKO, CABANG dalam hal pengurusnya melawan prinsip Independensi yang menambah pekerjaan rumah. Hikmanya adalah kekayaan konflik internal bertambah dan subtansi demokrasi semakin mature ketika tidak ada perpecahan atau kerusakan. Independensi model semacam ini di kenal dengan Independensi Organisatoris yang tidak terkait dengan kekuatan politik manapun selain HMI.

Bagaimana menafsirkan independensi HMI dalam konteks nilai-nilai? Secara etis biasa ditafsirkan bahwa HMI tunduk (tidak Independen) pada nilai-nilai kebenaran mutlak yang bersumber dari Al-quran dan Hadist maupun hukum alam raya, termasuk hukum sosial yang berlaku. Pertanyaannya adalah apakah ketika premis berubah atau berbeda sikap kita juga berubah? Cak Nur pernah mengatakan dalam “Ensiklopedia Cak Nur” bahwa “islam yes, partai islam no” yang ketika kita tafsirkan menyatakan dukungan kepada partai non-islam. Nilai apa yang di dukung Cak Nur ada kemungkinan kesemimbangan politik yang secara etis harus diperjuangkan.

Bagaimana HMI harus menempatkan diri dalam arus pergumulan nilai-nilai etis tentang pemahaman ajaran islam atau kondisi masyarakat? Sebut saja misalnya, antara yang disebut islam liberal dengan islam mainstraiming, antara penduduk yang miskin dengan tersangka koruptor yang dibebaskan sidang pengadilan, antara kedudukan murid SD yang bunuh diri karena kekurangan biaya dengan kegembiraan negara membayar utang yang dikorupsi, dan lain sebagainya.

Apa batas antara meningkatkan perjuangan idealisme dan menghindari politik praktis, biasanya ujung dari politik idealisme adalah penegakan moral sedangkan politik yang praktis berujung pada akumulasi kekuasaan. Hampir sukar kita membedakannya sekarang, ketika kekuasaan menjadi bijak maka moralitas-lah yang menjadi penerangnya, sebaliknya ketika kekuasaan itu korup maka moral-lah yang mendatangkan kebenaran. Mampu kah HMI dengan sifat independesinya membedakan kedua hal ini secara jurur, sehingga tidak menabrak jalur yang dibuat HMI sendiri. Atau, mungkinkah dalam independensi HMI terdapat derajat interdependensi, dalam pola yang yang makin terbuka dan modern hakikat untuk saling mempengaruhi tidak dapat dihindari.

Permasalahan yang kedua, kadernisasi, apakah kadernisasi HMI membawa anggotanya menuju cita-cita HMI itu sendiri? Jawabannya bisa Iya atau Tidak. Pertama tidak semua kader HMI memiliki orientasi politik praktis atau bersedia menjadi politisi/birokrat. Sebagian memilih jalur pengusaha, intelektual (akademisi), profesional, da’i, makelar, wartawan, petani, supir, tukang ojek atau bahkan pengangguran walau dalam keadaaan terpaksa. Kadernisasi HMI tidaklah speseifik mengarahkan anggota HMI menjadi politisi, tetapi lebih kepada pembentukan kualitas kepemimpinan, sesuatu yang memang tidak ditemui secara kurikulum di dunia perguruan tinggi formal. Kepemimpinan yang terbentuk diharapkan tidak hanya berkembang di arena politik tetapi di semua bidang yang menjadi minat anggota. Dengan alasan itu kadernisasi HMI tidak difokuskan kepada membentuk anggotanya menjadi pemimpin yang menjangkau segala minat anggota HMI.

Kunci keberhasilan HMI menurut analisa saya, bukan hanya terletak pada alumninya yang sudah sukses tetapi tergantung pada pembaharuan sistem perkederan HMI itu sendiri. Tanpa perhatian yang serius dan fokus dalam menentukan pilihan atas keanekaragaman tren zaman yang diadopsi dalam sistem perkaderan akan merugikan HMI menghadapi sejumlah tantangan yang berbeda. Sementara network HMI banyak dipuji orang luar, perkaderan HMI mendapat sorotan negatif sebagian orang bahkan anggota HMI sendiri.  Cak Nur salah satu tokoh berpengaruh HMI pernah manyatakan bahwa “bubarkan saja HMI ketika sistem perkaderannya tidak lagi dapat menghasilkan pemimpin dan alumni insan kamil”.

Brand image HMI sebagai pencetak pemimpin begitu memukau, tapi pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang bagaimana? Mungkinkah kita terlalu banyak kepada perkaderan HMI yang terbilang cukup sempurna, sementara untuk menambah jumlah nilai (added value) anggota HMI saat ini kian begitu sulit karena belum ada ukuran melalui kompetensi dan prakteknya.

Perkaderan HMI harus-lah meluas (widening) dan mendalam (deepening), dari sifat administrative menjadi institusional leadership. Karena keahlian HMI mencetak  pemimpin fokus perkaderan, HMI melahirkan pemimpin yang bertumpuh dari suatu bidang politik menjadi semua bidang yang diminati anggotanya. Tentu hal ini tidak bisa dilakukan oleh pengurus Komisariat, Cabang, Badko atau bahkan PB dalam kurung satu tahun (satu periode). Apabila HMI kembali serius menekuni kegiatan perkaderan yang terus menerus dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan zamannya, tampaknya kecemasan akan tiga tantangan pokok (independensi, kadernisasi,kontekstualisme visi) tidak perlu muncul lagi dimasa yang akan datang. Bila tidak HMI terlalu terpukau dengan kebesaran masa lalu (networking), bila HMI terlalu terjerumus dalam politik praktis, bila HMI terlalu rensponsif terhadap situasi yang bersifat even saja, HMI akan menjadi miyopic (kabur), minta mahasiswa yang menjadi anggota makin minimal dari waktu ke waktu. Karena itu peran sesungguhnya HMI bukan hanya sekedar menjaga eksistensi diri, tetapi menemukan kembali subtansi perannya dalam zaman yang terus dinamis dan berubah. Itulah tugas utama pengurus HMI di semua tingkatan, sesuai dengan sifat independensinya dalam masyarakat yang makin terinterdependensi.